MUI: Kalau Indonesia Diam atas Masalah Uighur, Hapus Saja Mukadimah UUD 45

by -291 views

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang menyatakan tak ikut campur terhadap masalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) etnis Muslim Uighur di Xinjiang, China.

“Kalau pemerintah Indonesia mengatakan tidak ikut campur yaitu berarti pemerintah tidak paham terhadap mukadimah Undang-Undang Dasar 1945,” kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas kepada pers di Kantor Pusat MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).

Sebelumnya Kepala Staf Kepala Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan, pemerintah tidak akan mencampuri persoalan internal China.

“Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara. Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya, jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri,” kata Moeldoko.

Anwar menyinggung bunyi kalimat pembukaan UUD 1945, yakni “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”.

Dia menilai kalimat tersebut menunjukkan bangsa Indonesia menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan.

“Oleh karena itu, kalau ada negara yang menginjak peri kemanusiaan dan peri keadilan, Indonesia ndak boleh diam. Kalau Indonesia diam, hapus saja itu mukadimah Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Anwar.

Anwar mengaku sudah menemui Duta Besar China di Indonesia menanyakan ihwal permasalahan kebebasan beragama terhadap etnis Uighur.

“Saya sudah bertemu dengan duta besar China. Duta besar China bilang bahwa dia ingin meningkatkan hubungan antar Indonesia dengan China. Kalau gitu singkirkan semua yang mengganggu, salah satu yang mengganggu itu adalah masalah Uighur itu. Ya selesaikanlah dengan baik, karena itu menganggu,” tandas Anwar.
.
Sumber: okezone.com

loading...
loading...